Aparat penegak hukum mengungkap dugaan praktik korupsi BBM subsidi yang melibatkan pejabat daerah melalui modus administrasi yang disamarkan.
Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan adanya kejanggalan dalam laporan penggunaan anggaran operasional kendaraan dinas. Laporan tersebut diduga tidak sesuai dengan kondisi transaksi sebenarnya di lapangan. Dalam penyelidikan awal, terungkap bahwa modus yang digunakan diduga melalui manipulasi dokumen administrasi. Termasuk di dalamnya pembuatan bukti pembelian yang tidak sesuai dengan transaksi riil. Simak selengkapnya hanya di Mafia Hutan.
Latar Belakang Kasus Dugaan Korupsi BBM Subsidi
Kasus dugaan korupsi belanja bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebing Tinggi mencuat setelah aparat penegak hukum menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran tahun 2024. Perkara ini menyeret sejumlah pejabat daerah yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana operasional kendaraan persampahan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Kepala Dinas Sosial Tebing Tinggi berinisial MHA. Ia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
MHA diduga memiliki peran sentral dalam pengendalian anggaran. Ia juga disebut terlibat dalam proses pencairan dana belanja BBM subsidi untuk operasional kendaraan dinas.
Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi menyebutkan bahwa penyelidikan kasus ini bermula dari adanya kejanggalan dalam laporan penggunaan anggaran pemeliharaan alat angkutan daerah. Dari hasil pendalaman awal, ditemukan indikasi bahwa sebagian dokumen pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi transaksi sebenarnya di lapangan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Modus Operandi Dengan Struk Pembelian Palsu
Dalam pengembangan kasus, penyidik menemukan bahwa modus utama yang digunakan para tersangka adalah dengan memalsukan struk pembelian BBM. Struk tersebut dijadikan sebagai bukti dukung pencairan anggaran, meskipun transaksi yang tercantum di dalamnya tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya dilakukan di SPBU.
Berdasarkan keterangan kejaksaan, mekanisme ini dilakukan dengan cara mengatur alur pembelian BBM melalui pengawas lapangan yang telah ditunjuk. Uang operasional diberikan terlebih dahulu, kemudian BBM dibeli secara resmi, namun struk asli justru tidak seluruhnya digunakan dalam laporan pertanggungjawaban.
Sebagai gantinya, pihak tertentu diduga membuat struk pembelian baru yang tidak sesuai dengan transaksi riil. Dokumen palsu inilah yang kemudian dilampirkan dalam laporan keuangan untuk mencairkan anggaran tambahan, sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan keuangan negara.
Baca Juga: GEMPAR! Kejati Riau Guncang Dumai, 11 Lokasi Digeledah Dalam Skandal Korupsi Kapal
Peran Tersangka Dan Kerugian Negara
Selain MHA, kejaksaan juga menetapkan dua tersangka lain, yakni ZH selaku Kabid dan M selaku bendahara pengeluaran. Keduanya diduga berperan dalam penyusunan dokumen administrasi, mulai dari rencana kebutuhan belanja hingga proses pencairan dana yang tidak sesuai dengan aturan.
Dalam praktiknya, para tersangka disebut bekerja secara terstruktur dalam menyusun dokumen seperti SPM, SP2D, hingga laporan pertanggungjawaban belanja BBM. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pencairan anggaran dari kas daerah, meskipun sebagian data di dalamnya diduga telah dimanipulasi.
Akibat perbuatan tersebut, berdasarkan hasil perhitungan sementara, negara mengalami kerugian mencapai sekitar Rp 863 juta. Angka ini masih berpotensi berkembang seiring dengan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik terkait aliran dana dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Proses Hukum Dan Dampak Kasus
Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi saat ini telah menahan dua tersangka utama, sementara satu tersangka lainnya belum dilakukan penahanan karena alasan kesehatan. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan dan penyidik memastikan akan menuntaskan perkara ini hingga ke pengadilan tindak pidana korupsi.
Pihak kejaksaan menegaskan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk pelayanan masyarakat, khususnya pengelolaan sampah dan operasional kendaraan dinas di daerah.
Kasus ini juga menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperketat sistem pengawasan dan transparansi pengelolaan anggaran. Aparat penegak hukum menilai bahwa lemahnya kontrol internal dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dokumen keuangan yang merugikan negara dan masyarakat luas.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari detik.com
