Dedi Mulyadi peringatkan longsor Bandung Barat akibat alih fungsi hutan menjadi kebun sayur pakai plastik. Simak fakta selengkapnya.
Longsor yang terjadi di Bandung Barat kembali menyoroti masalah alih fungsi lahan. Dedi Mulyadi menegaskan, seharusnya wilayah tersebut tetap sebagai hutan rimbun, bukan dijadikan kebun sayur dengan plastik.
Alih fungsi Mafia Hutan ini dinilai memperparah risiko bencana, sekaligus menjadi peringatan penting bagi masyarakat dan pemerintah agar lebih bijak dalam pengelolaan hutan dan lahan.
Dedi Mulyadi Soroti Alih Fungsi Lahan Pemicu Longsor Bandung Barat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti alih fungsi lahan di kaki Gunung Burangrang yang diduga menjadi penyebab utama longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Longsor ini merusak sedikitnya 30 rumah dan area perkebunan sayur di kawasan terdampak.
BPBD Jawa Barat mencatat ada 113 jiwa dari 34 kepala keluarga yang menjadi korban bencana tersebut. Banyak warga terpaksa mengungsi sementara karena rumah mereka tidak bisa dihuni akibat kerusakan parah.
Dedi menegaskan, kemiringan tanah di lokasi seharusnya ditutupi vegetasi lebat dengan akar yang kuat, bukan dialihfungsikan menjadi kebun sayur dengan plastik. Menurutnya, perubahan ini melemahkan fungsi resapan air dan memperbesar risiko tanah longsor.
Pola Pertanian Plastik Picu Risiko Bencana
Dedi menjelaskan, pola pertanian menggunakan plastik pada lahan miring membuat tanah subur mudah lepas dan meningkatkan kerentanan longsor. Fungsi alami lahan untuk menyerap air menjadi terganggu, sehingga saat hujan deras, tanah tidak mampu menahan tekanan air.
Menurutnya, alih fungsi lahan seperti ini memperparah kerusakan lingkungan dan memicu bencana. Vegetasi yang seharusnya menahan erosi digantikan oleh tanaman sayuran dengan metode yang tidak ramah lingkungan.
Pola tata ruang yang salah sejak awal menjadi akar masalah. Banyak lahan di daerah rawan longsor dialihfungsikan tanpa memperhatikan aspek konservasi alam, sehingga risiko bencana semakin meningkat.
Baca Juga: Kemenhut Tancap Gas! Puskowilhut Disiapkan Untuk Benahi Tata Kelola Hutan
Upaya Tata Ulang Lahan Kritis
Menanggapi peristiwa ini, Pemprov Jawa Barat berkomitmen menata ulang daerah rawan bencana. Dedi menegaskan, lahan kritis akan dikembalikan pada fungsinya semula agar alam mampu menahan erosi dan meminimalkan risiko longsor.
Relokasi daerah rawan juga menjadi bagian dari strategi mitigasi. Dengan mengembalikan fungsi lahan ke vegetasi alami seperti hutan bambu, Pemprov berharap tanah lebih stabil dan bencana dapat diminimalkan.
Langkah ini tidak hanya menyasar perbaikan lingkungan, tetapi juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya konservasi alam. Dedi menekankan perlunya kesadaran publik agar pola pengelolaan lahan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kesadaran Publik Dan Pencegahan Bencana
Dedi Mulyadi menekankan bahwa keberhasilan mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kesadaran masyarakat dalam menjaga fungsi lahan sangat menentukan efektivitas langkah pencegahan.
Ia mengajak warga untuk tidak mengubah lahan kritis menjadi kebun sayur atau menggunakan metode pertanian yang merusak tanah. Vegetasi alami dengan akar kuat menjadi solusi jangka panjang agar longsor dan erosi dapat dicegah.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Dedi optimistis lahan kritis di Jawa Barat dapat kembali berfungsi optimal. Hal ini diharapkan menurunkan frekuensi bencana, melindungi warga, dan menjaga kelestarian lingkungan di masa depan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari bandung.kompas.com
- Gambar Kedua dari primetimenews.co.id
