Temuan Papua Barat Daya ungkap celah besar ISPO dalam sertifikasi sawit, memicu kekhawatiran serius soal deforestasi dan lingkungan.
Papua Barat Daya kembali menjadi sorotan setelah ditemukan bahwa praktik deforestasi di wilayah ini tidak tercatat dalam ISPO. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai efektivitas sertifikasi sawit dan celah Mafia Hutan yang dapat membahayakan lingkungan, sekaligus mempertanyakan pengawasan sektor kelapa sawit nasional.
Deforestasi Di Papua Barat Daya
Isu deforestasi di industri kelapa sawit kembali mencuat, terutama di wilayah Papua Barat Daya, setelah temuan lapangan menunjukkan adanya praktik deforestasi yang belum tercatat dalam sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemantauan berbasis citra satelit menunjukkan ekspansi sawit, proyek strategis nasional, dan pembalakan liar berkontribusi pada hilangnya hutan alam di kawasan tersebut. Peneliti Ziadatunnisa Latifa menyoroti bahwa ISPO tidak mencantumkan “deforestasi” sebagai indikator, sehingga praktik ini bisa luput dari pengawasan.
Selain masalah indikator, perubahan administratif seperti pemekaran wilayah Papua Barat menjadi Papua Barat dan Papua Barat Daya belum sepenuhnya terintegrasi dalam basis data sertifikasi pemerintah. Ketidaksinkronan data ini potensial mengurangi akurasi pelaporan terkait kondisi lahan di lapangan.
Temuan ini meningkatkan kekhawatiran terkait transparansi dan efektivitas ISPO dalam mengendalikan deforestasi yang berkaitan dengan ekspansi perkebunan sawit, terutama di wilayah yang beragam secara administratif dan ekologis seperti Papua Barat Daya.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Batasan Sistem Sertifikasi ISPO
ISPO dibuat sebagai standar nasional untuk sawit legal dan berkelanjutan, guna menjawab kritik terkait dampak lingkungan industri sawit. Namun, kajian menunjukkan ISPO terbatas dalam menangkap deforestasi di lahan bersertifikat, menandakan perlunya perbaikan standar dan indikator.
Kritik ISPO mencakup konflik kepentingan audit, karena badan sertifikasi dibayar perusahaan, sehingga potensi bias dan kurang independen tetap ada. Meski ISPO diwajibkan 2025, efektivitasnya menjamin praktik sawit berkelanjutan masih dipertanyakan berbagai pihak.
Baca Juga: Heboh! Pertamina Tiba-Tiba Umumkan Program Hutan Lestari di Banyak Daerah
Dampak Deforestasi Pada Lingkungan Papua
Deforestasi di Papua Barat Daya memberikan dampak besar terhadap ekosistem hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Wilayah ini merupakan salah satu habitat penting berbagai spesies endemik yang terancam oleh hilangnya tutupan hutan.
Pembukaan lahan hutan untuk ekspansi perkebunan sawit dan kegiatan pembalakan liar mengubah struktur tanah dan mengurangi kemampuan hutan menyimpan karbon, yang berdampak pada perubahan iklim lokal maupun global.
Perubahan lanskap mengganggu aliran sungai dan erosi, mengancam mata pencaharian masyarakat adat yang bergantung pada hutan. Kekhawatiran meningkat karena indikator sertifikasi tidak mencantumkan deforestasi, memungkinkan praktik ini tanpa sanksi.
Kesenjangan Data Dan Administrasi
Salah satu masalah signifikan yang diidentifikasi adalah ketidaksinkronan data sertifikasi akibat pemekaran wilayah administratif di Papua Barat. Pemisahan wilayah menjadi dua entitas administratif belum sepenuhnya terintegrasi dalam basis data pemerintah. Ketidaksesuaian data wilayah memengaruhi pelaporan lahan bersertifikat, sehingga beberapa area deforestasi mungkin tidak tercatat dalam sistem resmi.
Celah muncul di ISPO karena data dan batas wilayah tidak konsisten, memungkinkan deforestasi luput dari pemantauan sertifikasi. Meningkatkan kualitas data dan sinkronisasi administratif penting untuk akurasi dan efektivitas pelaporan sertifikasi sawit.
Upaya Memperkuat Sistem Sertifikasi Sawit
Untuk mengatasi celah ini, berbagai pihak menilai perlu ada revisi terhadap prinsip dan kriteria ISPO, khususnya dengan memasukkan indikator deforestasi secara eksplisit dalam standar sertifikasi di Papua.
Penguatan standar juga bisa mencakup pemutakhiran data basis wilayah administratif dan integrasi data citra satelit secara lebih sistematis ke dalam mekanisme pemantauan. Kolaborasi pemerintah, lembaga sipil, dan swasta diperlukan untuk praktik sawit berkelanjutan dan transparan dari hulu ke hilir. Meningkatkan akuntabilitas sertifikasi membantu Indonesia memperkuat klaim sawit berkelanjutan dan merespons kritik internasional.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.infosawit.com
- Gambar Kedua dari www.infosawit.com
